Dilema Bunga Bank, Halal atau Haram?

Oleh: Annisa Zahrotun N (Agroteknologi 2011)

Sabda Rasululullah SAW, “Akan datang kepada umat ini suatu masa nanti ketika orang-orang menghalalkan riba dengan alasan: aspek perdagangan” (HR Ibnu Bathah, dari Al ‘Auzai).

Persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik. Sistem ekonomi kapitalis telah gagal menyelesaikan persoalan kemanusiaan, sosial ekonomi. Kapitalis memang mampu mensejahterakan individu atau negara tertentu secara materi. Namun kesejahteraan dan kemakmuran tersebut dibangun diatas penderitaan orang atau negara lain. Kapitalis tidak mampu menyelesaikan ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi bahkan sebaliknya dapat menciptakan dan melanggengkan kesenjangan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya.

Masalah perekonomian yang dikembangkan kaum kapitalis berorientasi pada keuntungan materi semata. Seperti kasus pada bank-bank konvensional di Indonesia saat ini. Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang melayani peminjaman dan penyimpanan dengan sistem bunga. Pada kasus ini bank bisa diartikan sebagai penyalur uang dari yang kaya (penyimpan) kepada yang kurang (peminjam). Dari transaksi tersebut, bank memperoleh keuntungan dari bunga yang dibebankan kepada nasabah. Persoalan yang muncul adalah apakah bunga bank halal atau haram? Apakah temasuk riba atau tidak?

Dalam dunia modernisasi ini, masih banyak yang tidak memperduli­kan lagi masalah halal dan haramnya bunga bank, termasuk kaum Muslimin. Sampai sekarang masih terjadi perdebatan mengenai status bunga bank. Ada yang mengharamkannya dan ada pula yang jelas-jelas menghalalkannya. Ini dikarenakan keterlibatan kaum Muslimin dalam sistem kehidupan Sekularisme-Kapital­isme Barat serta sistem Sosialisme-Atheisme.

Sejarah dan Pengertian Riba

Allah SWT telah mengharamkan riba sejak dahulu kala. Keharamannya abadi dan tidak boleh diubah sampai hari kiamat. Hukum riba telah ditegaskan sejak zaman Nabi terdahulu sampai pada masa Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur’an telah ada ayat yang mengabarkan tingkah laku orang Yahudi yang dihukum Allah karena melakukan perbuatan amoral dan di dalamnya termasuk memakan harta riba. Firman Allah SWT:

“….disebabkan oleh kezhaliman orang-orang Yahudi, maka Kami telah haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) telah dihalalkan bagi mereka; dan (juga) karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah; serta disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang memakannya, dan mereka memakan harta dengan jalan yang bathil (seperti memakan uang sogok, merampas harta orang yang lemah. Kemudian) Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS An Nisaa’ : 160-161).

Menurut bahasa “riba” berarti tambah dan tumbuh. Sebagian ulama membagi riba menjadi dua, yakni riba yang terjadi dalam akad hutang piutang murni dan riba yang terjadi sebagai akibat dari akad jual beli (perdagangan). Riba dalarn hutang piutang dinamakan dengan riba nasi’ah, sedangkan riba dalam jual beli masih terbagi lagi menjadi dua, yakni riba fadl dan riba nasa’. Riba fad1 adalah tambahan kuantitas atas salah satu pihak dalam transaksi pertukaran (barter) yang dilakukan secara tunai, sedangkan riba nasa’ adalah riba yang terjadi dalam transaksi jual beli (atau barter) karena penundaan pembayaran atau penyerahan batang yang dilakukan oleh salah satu pihak. Para ulama umumnya memandang bahwa riba, baik yang terjadi dalam hutang piutang maupun yang terjadi dalam jual beli, hukumnya haram dan oleh karenanya harus dijauhi. Hal yang selalu menjadi perbincangan hangat adalah berkenaan dengan riba dalam hutang piutang yang disertai bunga dan lembaga perbankan yang menaunginya. Terlebih lagi, sistem ekonomi yang mendominasi dunia pada saat ini adalah sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada bunga (interest).

 

Sejarah Perbankan Indonesia

Sistem perbankan muncul di Indonesia pertama kali semenjak Indonesia menjadi jajahan orang-orang Barat. Mereka menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme yang bertumpu kepada sistem perbankan (riba).  Bank yang pertama kali muncul di Indonesia adalah Bank Priyayi, tahun 1846 di Purwokerto, dengan pendirinya Raden Bei Patih Aria Wiryaatmaja dari kalangan keraton. Kemudian secara meluas di berbagai daerah, berdiri Bank Rakyat (Volksbank); antara lain di Garut (1898), Sumatera Barat (1899), dan Menado (1899).

Sistem perbankan telah ditanamakan penjajah Belanda dengan mendirikan Sentral Kas, tahun 1912, yang berfungsi sebagai pusat keuangan. Dari kalangan intelektual, didirikanlah Indonesische Studie Club di Surabaya tahun 1929. Kemudian Belanda, dalam menyuburkan sistem riba, mendirikan Algemene Volkscredit Bank (AVB) tahun 1934.

Pada tahun-tahun pertama setelah terusirnya pejajah Belanda dari Indonesia, didirikanlah Yayasan Pusat Bank Indonesia tahun 1945, yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi pendirian bank-bank yang ada. Melalui PP No.1, tahun 1946, lahirlah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada tahun yang sama, menyusul berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. Kemudian jumlah bank semakin bertambah banyak. Di antaranya Bank Industri Negara (BIN, 1952), Bank Bumi Daya (BBD, 19 Agustus 1959). Bank Pembangunan Industri (BPI, 1960), Bank Dagang Negara (BDN, 2 April 1960), Bank Export-Import Indonesia (Bank Exim) yang dinasionalisasikan pada 30 Nopember 1960. Pada tahun-tahun berikutnya sampai sekarang, dunia perbankan terus menjamur. Tidak hanya munculnya cabang-cabang bank baru tetapi juga munculnya nama-nama bank baru.

Secara garis besar, dunia perbankan di Indonesia didominasi oleh bank-bank yang menjadi Badan Usaha Milik Negara/BUMN (misalnya BNI 1946, BRI, BDN) dan bank-bank milik swasta. Bank yang menjadi BUMN jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan bank milik swasta. Bank milik swsta dibagi menjadi tiga kategori; yaitu swasta asli Indonesia (misalnya Bank Susila Bakti, Bank Arta Pusara, Bank Umum Majapahit), swasta merger bank luar (misalnya Lippo Bank, BCA, Bank Summa), dan bank luar tulen (misalnya Chase Manhattan, Deutsche Bank, Hongkong Bank, Bank of America).

Bunga dalam Perbankan Indonesia

Bunga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti balas jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu yang disetujui yang umumnya dinyatakan sebagai prosentase dari modal pokok. Dalam pengertian lain, bunga juga berarti tangungan pada pinjaman  yang biasanya dinyatakan dalam prosentase. Hal ini berarti ketika peminjam akan mengembalikan uang pinjamannya, maka ia harus menambahkan tambahan akibat dikenakan bunga pada peminjamannya.

Sistem perbankan di Indonesia diwarisi dari perserikatan dagang Belanda (VOC) dan pemerintah Hindia Belanda yang pada tanggal 10 Oktober 1827 mendirikan De Javasce N.V yang menguasai berlakunya transaksi-transaksi ekonomi dengan sistem bunga. Sistem bunga ini tetap diteruskan sebagai warisan dari pemerintah Hindia Belanda, walaupun Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Inilah yang kemudian mempengaruhi seluruh aspek kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Perbankan dengan sistem bunga dikenal sangat berhasil dalam melakukan akumulasi kapital melalui tanggungan nasabah dan dana luar negeri dengan bunga yang sangat menarik. Dalam dunia perbankan, bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjadi produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memperoleh pinjaman).

Bunga yang ditimbulkan dari penyaluran dana atau nasabah pemakai jasa bank, merupakan sumber penerimaan bank. Sebagai lemabaga intermediary, gambaran umum pendapatan bank diperoleh dari selisih bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan. Oleh sebab itu, agar pendapatan tetap diperoleh, maka bunga pinjaman harus lebih tinggi dari bunga simpanan. Ahli ekonomi klasik Barat seperti Marshal berpendpat bahwa suatu suku bunga dan tabungan saling berkaitan. Suku bunga adalah salah satu faktor terpenting yang mengatur volume tabungan, maka semakin tinggi suku bunga, semakin bersar pula imbangan menabung.  

Pandangan Kaum Intelektual dan Ulama Indonesia Mengenai Bunga Bank

Diantara pekerjaan yang dikelola bank, yang menjadi topik permasalahan utama dalam Fikih Islam adalah soal bunga bank. Banyak pendapat yang pro dan kontra mengenai halal dan haramnya bunga bank baik itu dari kalangan intelektual ataupun ulama di Indonesia. Sebagian golongan berpendapat bahwa bunga bank merupakan salah satu konsep riba, sehingga keberadaannya diharamkan. Tetapi segolongan yang lain menghalalkannya. Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan, khususnya dalam hal ini adalah bank. Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan untuk membiayai industri dan perdagangan.

Bagi golongan yang mengharamkan bunga bank, tersebutah Mahmud Abu Saud (Mantan Penasehat Bank Pakistan), berpendapat bahwa segala bentuk bunga bank yang terkenal dalam sistem perekonomian sekarang ini adalah riba. Buya Hamka secara sederhana menebrikan batasan bahwa arti riba adalah tambahan. Baik itu tambahan yang berlipat ganda dari 10 menjadi 11 ataupun tambahan 6% menjadi 10%. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa meminjam uang dari bank adalah riba. Dengan demikian, menyimpan uang dengan bunga deposito juga memakan riba. H.M Bustamu dari Medan bahkan secara tegas mengatakan bahwa bunga bank itu haram, alasan bahwa itu rente sebagai ongkos administrasi hanyalah megada-ada belaka, sebab Tuhan Yang Maha Mengetahui apa yang lahir dan apa yang tersembunyi. Syarifuddin Prawiranegara juga memiliki pemikiran bahwa bunga bank itu riba. Riba adalah suatu hasil transaksi yang mengandung pemerasan dan penipuan. Perkreditan itu sebenarnya satu diantara bentuk perdagangan. Syarifuddin juga memberikan pengecuailan. Jika bunga sebagai produksi laba terlalu tinggi dan diterima dari peminjam karena terpaksa, maka itu adalah riba. Sedangkan bunga yang tingkatnya rendah atau wajar, misalnya menurut harga pasar, maka itu bukan riba. Menurut beliau bunga tidak hanya diterima sebagai suatu kekayaan yang ada, tetapi juga sebagai suatu rangsangan yang wajar dan perlu untuk perkembangan ekonomi. Bahkan masalah bunga merupakan satu dari begitu banyak bentuk yang menjadi dasar dan motif dalam pemikiran dan tindak ekonomi.

Golongan kedua yang menghalalkan bunga bank kebanyakan berasal  dari kalangan intelektual dan ulama modernis. Muhammad Abduh berpendapat bahwa menyimpan uang di bank dan mengambil bunga simpanannya diperbolehkan. Larangan riba yang dimaksud dalam Al-Qur’an adalah unsur bunga yang bersifat eksploratif, yaitu memproleh tambahan dengan cara yang sangat merugikan harta orang lain dan memakan makanan-makanan dengan cara yang bathil. Pendapat ini diperkuat oleh Muhammad Dawam Raharjo. Walaupun secara harfiah sama, namun secra istilah berbeda. Tambahan dalam bentuk riba merupakan paksaan dan mengandung unsur mudharatnya. Sedangkan tambahan dalam bentuk bunga bank merupakan tambahan secara sukarela dan tidak mendatangkan mudharat, bahkan dianggap sebagai tambahan yang wajar. Konsep bunga bank menurut Muhammad Hatta adalah bunga bank yang digunakan untuk kepentingan konsumtif adalah riba, sedangkan yang digunakan untuk kepentingan produktif tidak termasuk riba.

Dua pendapat tersebut sama-sama memiliki alasan. Bagi golongan yang mengharamkan alasannya sudah jelas yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist. Pendapat kedua membolehkan, dengan alasan bahwa bunga bank lebih kepada kemaslahatan atau kegunaan (manfaat) dari jasa bank tersebut. Bunga bank baru dikatakan riba jika ada unsur keterpaksaan. Namun, dalam keberjalanan selama ini, bunga bank berjalan dengan unsur kesukarelaan.

Menghalalkan Riba? Bolehkah?

Semua kaum Muslimin sudah mengerti bahwa tidak diperbolehkan memakan riba. Sebagaimana firman Allah:

“Hai orang -orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan  tinggalkanlah riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul- Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba) maka bagian pokok hartamu, kamu tidak menganianya dan tidak dianiaya.”(Q,S:Al-Baqorah : 278-279).

Nabi SAW, juga bersabda bahwa dosa riba adalah 36 kali dosa berzina.

“Satu dirham yang diperoleh oleh seseorang dari (perbuatan) riba lebih besar dosanya 36 kali daripada perbuatan zina di dalam Islam (setelah masuk Islam)” (HR Al Baihaqy, dari Anas bin Malik).

Oleh karena itu, Allah melaknat orang yang melakukan riba. Jika pada awalnya riba yang diharamkan hanya yang berlipat ganda, akan tetapi sebelum Rasulullah SAW wafat, telah diturunkan yaitu ayat-ayat riba (QS Al Baqarah dari ayat 278-281) yang menurut asbabun nuzul-nya merupakan ayat-ayat terakhir dari Al Qur’an. Dalam rangkaian ayat-ayat tersebut ditegaskan bahwa riba, baik kecil maupun besar, berlipat ganda atau tidak, maka ia tetap diharamkan sampai Hari Kiamat. Lebih dari itu, melalui ayat 275 dari rangkaian ayat-ayat tersebut, Allah SWT telah mengharamkan segala jenis riba, termasuklah di antaranya riba (bunga) bank: “Mereka berkata (berpendapat bahwa) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba; padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada mereka larangan tersebut dari Rabbnya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya (dipungut) pada waktu dulu (sebelum datangnya larang ini) dan urusannya (terserah) Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang tersebut adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS Al Baqarah : 275).

Dalam hal ini, Ibnu Abbas berkata: “Siapa saja yang masih tetap mengambil riba dan tidak mau meninggalkannya, maka telah menjadi kewajiban bagi seorang Imam (Kepala Negara Islam) untuk menasehati orang-orang tersebut. Tetapi kalau mereka masih tetap membandel, maka seorang Imam dibolehkan memenggal lehernya”.

Juga Al Hasan bin Ali dan Ibnu Sirin berkata: “Demi Allah, orang-orang yang memperjualbelikan mata-uang (money changer) adalah orang-orang yang memakan riba. Mereka telah diingatkan dengan ancaman akan diperangi oleh Allah dan RasulNya. Bila ada seorang Imam yang adil (Kepala Negara Islam), maka si Imam harus memberikan nasehat agar orang tersebut bertaubat (yaitu meninggalkan riba). Bila orang-orang tersebut menolak, maka mereka tersebut wajib diperangi”.

Secara umum definisi riba adalah  “Tambahan yang terdapat dalam akad yang berasal dari salah satu pihak, baik dari segi (perolehan) uang, materi/barang, dan atau waktu, tanpa ada usaha dari pihak yang menerima tambahan tersebut”.

Rasullullah SAW pernah bersabda:

“Sungguh akan datang pada manusia suatu masa (ketika) tiada seorangpun di antara mereka yang tidak akan memakan (harta) riba. Siapa saja yang (berusaha) tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu (riba)nya” (HR Ibnu Majah, hadits No.2278 dan Sunan Abu Dawud, hadits No.3331; dari Abu Hurairah).

Semua dalil di atas menunjukkan bahwa segala bentuk dan jenis riba adalah haram tanpa melihat lagi apakah riba tersebut telah ada pada masa jahiliyah atau riba yang muncul pada zaman sekarang. Pengertian ini ditegaskan pada ayat 275 surat Al Baqarah tersebut isinya bersifat umum, yakni hukumnya mencakup semua bentuk dan jenis riba; baik yang nyata maupun tersembunyi, sedikit prosentasenya atau berlipat ganda, konsumtif maupun produktif.

 

Perbedaan pendapat mengenai haram dan halalnya bunga bank dimana sama-sama memiliki alasan tertentu tidak mudah untuk diselesaikan. Masing-masing memiliki perspektif sendiri dalam meilihat persoalan bunga bank ketika harus dikaitkan dengan dalil-dalil syara’ dan realitas empiris. Golongan yang berpandangan bahwa bunga bank haram melihat dari adanya Q.S. 2:279 yang menyatakan bahwa hanya harta pokok yang boleh dipungut dari debitur, sehingga bunga bank yang dibebankan kepada kreditur termasuk riba. Pada golongan ini hanya melihat melalui aspek kebahasaan saja dengan mengabaikan latar belakang sosial historis ketika suatu ayat diturunkan. Padahal pemaknaan yang benar terhadap ayat mempersyaratkan adanya pemahaman yang benar terhadap konsep ataupun istilah yang digunakan di dalamnya. Hal itu hanya dapat dicapai jika aspek social-cultural yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat diketahui dengan baik.

Kesadaran akan aspek social-cultural ditunjukkan oleh Abdullah Saeed berkenaan dengan pemaknaan terhadap harta pokok. Menurutnya istilah tersebut tidak bisa dipahami melalui konsep fiat money sebagaimana yang sekarang umum digunakan, akan tetapi harus dipahami sebagai fullbodied-commodity-money. Singkatnya, ungkapan “hanya harta pokok yang boleh dipungut” tidak boleh dipahami sebagai sejumlah uang dalam pengertian sekarang (fiat money) yang tidak memiliki nilai intrinsik, dimana nilaninya sangat terpengaruh oleh ada atau tidaknya inflasi atau deflasi. Dengan demikian, dalam konteks saat ini, pinjaman yang menambahkan bunga belum tentu bertentangan dengan syariat Islam. Hal yang menjadi persoalan pokok dalam bisnis dan ekonomi adalah bagaimana mewujudkan keadilan dan menghindarkan penindasan (eksploitasi) di antara pihak yang terlibat, bukannya sekedar mengahapus sistem bunga.

Wallahu a’lam bishowab

 

Daftra Rujukan:

Chamid. 2005. Problematika Riba dan Bunga Bank: Analisa Kritis terhadap Metode Istinbat Hukum. Jurnal Empirisma, Volume 14 No.2 Juli 2005.

Hatta, Muhammad. 1958. Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan ke Ekonomi dan Bank Bagian Kedua. Dinas Penerbitan Balai Pustaka. Jakarta.

Iswadi. 2007. Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan. Jurnal Mazahib Vol. IV, No. 1, Juni 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta.

Saeed, Abdullah. 2003. Bank Islam dan Bunga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Posted in Artikel.